Salah satu ciri negara berkembang adalah ketika sektor usaha informal lebih besar daripada sektor usaha formal, dan ciri bahwa negara tersebut adalah negara berkembang yang buruk adalah dari tahun ke tahun sektor usaha informal meningkat sedangkan sektor usaha formal justru menurun. Hal tersebut sedikit banyak berasal dari kegagalan pemerintah menciptakan iklim usaha yang baik dan stabilitas ekonomi. Memang, bagi negara berkembang pertumbuhan ekonomi yang baik adalah suatu hal yang dinantikan, tapi dibalik itu semua stabilitas ekonomi lebih pen
ting. Keduanya tak dapat dipisahkan.
Dalam penghitungan NNI (nett national income), sektor informal juga ikut dihitung sebagai UnIncorporated Enterprise Income (UII) karena sektor informal diasumsikan meningkatkan pendapatan warga negara. Tapi, dalam metode penghitungan PNB/GDP (produk nasional bruto/geoss national product) sektor informal tidak dihitung.
Akibat dari sedikitnya sektor usaha formal adalah tingkat pengangguran yang tinggi, satu lagi kegagalan pemerintah. Pengangguran pada dasarnya adalah kesalahan pemerintah, pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Padahal undang – undang dasar mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Jika pemerintah memberikan alasan tingginya tingkat pengangguran karena randahnya tingkat pendidikan, maka pemerintah menambah lagi satu kesalahannya. Pemerintah seharusnya dapat menyediakan pendidikan bermutu yang dapat dirasakan oleh seluruh anak tanpa pandang bulu, bukannya membuat kebijakan menswastakan pendidikan negeri. Pendidikan dasar yang baik sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengurangi penganggutan, karena dasar dari keahlian kerja adalah pendidikan.
Tunjangan Pengangguran
Karena dilindungi undang – undang dasar dengan jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak, maka setiap pengangguran seharusnya mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Pada dasarnya setiap orang tak ingin menganggur atau dengan kata lain ingin bekerja, tapi pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja. Di Belgia seorang penganggur mendapatkan tunjangan dari negara sebesar 13000 franc, sama dengan beasiswa yang didapatkan untuk mengambil gelar doctor.
Memang Belgia adalah negara yang lebih maju dari kita, tapi kalaupun tak bisa memberikan tunjangan penganggur, pemerintah harus dapat memberikan tunjangan untuk pendidikan sehingga di masa depan kita dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Pendidikan adalah dasar bagi segala hal, kegagalan pemerintah mendidik anak – anak bangsa ini adalah awal dari segala kerusakan dan kemunduran bangsa.
oleh.
Akuntansi UNPAD 2007
1 comment:
Pengangguran tak selamanya bisa dibebankan ke pemerintah,menurutku. Kita memang perlu mengkritisi kinerja pemerintahan, tapi, di sisi lain perlu juga memberikan solusi aplikatif. Intinya, jangan sampai kita jadi orang yang yang cuma bisa ngomong tanpa bukti.
Pemerintah tentunya sudah berikhtiar untuk mengatasi pengangguran ini. Pola ekonomi yang mulai memperhatikan UKM adalah salah satu buktinya. Bahkan tentang pendidikan pun, tahun 2009 pemerintah sudah memenuhi amanat UUD '45: anggaran pendidikan 20% (walaupun dengan memasukkan komponen gaji guru ke dalamnya). Tapi, memang, pemerintah tak akan sanggup mengatasi pegangguran bila bekerja sendirian. Kita memerlukan "Muhammad Yunus" Indonesia (Penerima Nobel, sekarang terkenal dengan Grameen Bank, Grameen-Danone dan konsep bisnis sosialnya!).
Walaupun kita punya Hatta dengan konsep ekonomi gotongroyong dan kekeluargaan yang termanifestasi dalam koperasi, nyatanya ekonomi kita lumpuh karena korupsi dan beban hutang yang tak tertangguhkan.
Sudah saatnya kita beralih ke bisnis sosial. Bisnis untuk semua!
Post a Comment